Kelihatannya, dari bahasa yang digunakan, wawancara SBY yang dimuat di koran Jurnal Nasional edisi Rabu 18 Februari itu seperti menjanjikan sebuah kualitas, lazimnya wawancara mendalam, antara seorang pejabat publik dengan wartawan handal. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mungkinkah lahir sebuah wawancara yang berkualitas dan obyektif bila pewawancaranya adalah Ramadhan Pohan, pemimpin redaksi Jurnal Nasional, yang juga menjadi caleg Partai Demokrat? Sementara SBY sendiri adalah pendiri partai tersebut dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Selama ini koran Jurnal Nasional juga dikenal sebagai corong SBY dan konco-konconya. Kantornya sendiri persis berada di depan Kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Pemuda, Rawamangun.

Lihatlah gaya Ramadhan Pohan mewawancara SBY. Untuk seorang jurnalis kawakan yang pernah menjadi koresponden di Washington DC, gayanya sungguh memprihatinkan. Masakan untuk menanyakan sesuatu pakai minta maaf segala. Ini seperti seorang murid yang meminta maaf kepada gurunya karena belum mengerjakan PR!

Kalau si pewawancara sudah rikuh duluan, kita pun tahulah akhirnya bagaimana wawancara itu jadinya. Akhirnya wawancara itu tak lebih dari ajang SBY untuk memperteguh citranya sebagai orang teraniaya, yang selama empat tahun ini digebukin terus, dikeroyok semua pihak.

Ya, sebuah iklan, sebuah wawancara kehumasan. Tentu saja isinya sangat menjemukan. Yap, inilah kampanye versi terbaru Partai Demokrat setelah iklan sebelumnya yang dipenuhi data-data statistik kian kentara rekayasanya.

Sejatinya wawancara khusus itu hanya diterbitkan di Jurnal Nasional. Tapi mungkin karena tidak banyak yang berlangganan Jurnal Nasional, apalagi membacanya, pihak SBY dan konco-konconya merasa perlu untuk menyisipkannya sebagai suplemen iklan di koran-koran besar lain seperti di Kompas dan Jawa Pos. Saya hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, dari mana sih Demokrat bisa punya dana yang begitu gede sehingga bisa beriklan di mana-mana, bahkan begitu jor-joran. Tidak tahu saya.

Jakarta, 19 Februari 2009

Hikayat Snow berawal dari kedatangan Ka, seorang penyair dan eksil yang kesepian, di Kars. Atas permintaan temannya yang bekerja di sebuah koran nasional di Istambul, Ka diminta meliput pemilihan walikota dan fenomena bunuh diri yang menjangkiti gadis-gadis muda berjilbab di kota terpencil itu. Badai salju yang turun melanda Kars kemudian membuat Ka terjebak di kota ini. Akses menuju dan keluar Kars tertutup longsoran salju. Secara perlahan ia mulai terseret konflik politik di kota ini. Bersamaan dengan itu, ia pun menemukan kembali cinta lamanya, si jelita Ipek, bekas temannya semasa kuliah dulu.

Pengarangnya, Orhan Pamuk, peraih Nobel Sastra 2006, mengurai plot konflik Snow bak kado misterius yang dibungkus berlapis-lapis kertas. Tiap lapisan kertas yang dibuka kian menggetarkan jantung dan pada akhirnya kita pun tahu bahwa kita sedang disuguhi oleh sebuah novel yang istimewa, yang hanya mungkin ditulis oleh seorang juru cerita yang berkelas.

Permainan plot dengan intensitas yang tinggi ini sebenarnya juga telah diperlihatkan secara piawai dan jauh lebih rumit oleh Pamuk lewat novelnya yang lain My Name is Red–juga sudah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Serambi. Tapi harus diakui dari segi cerita, novel Snow jauh lebih kompleks karena berhasil menghadirkan realitas politik Turki terkini, negeri yang terbelah oleh tradisi, agama dan modernisasi.

Demikianlah Pamuk, pengarang Turki paling terkemuka dan juga paling kontroversial karena sikap politiknya ini lalu mengajak kita menelusuri tiap sudut kota Kars. Mula-mula kita dikenalkan dengan sejarah Kars, kemudian diajak mendengarkan perdebatan intelektual yang brilian antara seorang Islamis dan seorang birokrat pendidikan. Selanjutnya berkenalan dengan para aparat yang korup, lalu bertemu dramawan revolusioner, dan di atas itu semua, kita dipaksa mengikuti kisah cinta bergelora antara Ka dan Ipek, di tengah situasi kota yang mencekam karena kudeta militer.

Kendati fiksi, kita harus mengakui bahwa buku ini membuat kita makin memahami seperti apa wajah Turki yang sebenarnya, negeri yang hingga kini belum sanggup membebaskan diri dari beban sejarah masa lalunya. Pamuk mengurai problematika itu bak orang dari jauh, dingin dan berjarak, tidak ada nada menggurui, apalagi menghakimi salah satu pihak. Sebagai seorang sastrawan, ia tergolong berhasil dalam hal ini.

Haruslah pula dipuji cara Pamuk melukiskan tokoh-tokoh novelnya. Kendati tokoh-tokohnya tergolong tidak sedikit, pengarang tetap mampu menampilkan tiap karakter tidak saja lewat penggambaran secara fisik, tapi juga psikologis, baik perkembangan emosi maupun pikiran sang tokoh. Kita terbius oleh tokoh Ka, atheis yang kebingungan dengan kebangkitan spiritual yang melanda Kars. Atau sosok Lazuardi yang misterius, seorang Islamis kukuh kharismatis namun ternyata bermoral bobrok, atau Ipek yang mempesona, dan adiknya Kadife yang menawan. Entahlah, saya merasa para karakter itu seperti tidak asing lagi bagi kita yang ada di Indonesia.

Pada akhirnya, dengan membaca buku ini kita tak ubahnya seperti diajak berdiskusi mengenai nasib demokrasi berikut segala konsekuensinya di sebuah negara sekuler yang kebetulan mayoritas pemeluknya adalah Islam. Sebuah diskusi intelektual par excellence. Usai melahap habis buku ini, saya bersyukur karena realitas politik di Indonesia tidaklah seekstrem di Turki.

Kita bisa memprediksi kalau misalnya pemerintah ini jujur terhadap konstituennya mengenai target dan asumsi pertumbuhan ekonomi, revisi APBN tidak akan terjadi berulang seperti sekarang ini. Kapan membangunnya kalau begitu Pak kalau revisi APBN terus? Masalahnya banyak angka-angka yang disodorkan pemerintah cuma pepesan kosong saja.

Misalnya jumlah pengangguran, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan berbagai klaim omong kosong lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan. Makin lama seiring makin memburuknya ekonomi dunia, angka statistik yang aduhai itu, yang menjadi jualan SBY, betapa pun bagusnya dikemas makin lama makin kelihatan busuknya. Bisa-bisa dikatain muka badak, tak tahu diri, dan lain sebagainya bila asumsi APBN masih muluk-muluk sementara PHK mengancam dan deflasi sudah dua bulan terjadi.

Ganjilnya, meski keadaan ekonomi sudah begitu mengkhawatirkan, pemerintah bersikap sekan-akan krisis tidak terjadi. Tentu tidak hanya SBY. Hampir semua pengurus partai politik juga bersikap sama. Tidak ada seorang pun yang mengingatkan kita bahwa krisis global sebenarnya sudah melanda kita. Saya kira kalau ada tokoh parpol yang berani mengatakan hal ini, katakanlah semacam wake up call, bahwa ekonomi sudah terpuruk dan kita harus bersiap untuk yang terburuk, setidaknya kita harus mengapresiasi. Inilah pil pahit yang akan kita hadapi usai pemilu nanti. Sayangnya syahwat kekuasaan sudah membutakan semua politisi tersebut.

Jakarta, 9 Februari 2009

Masalah lainnya, apa PSSI lupa hingga kini Ketua Umum Nurdin Halid tidak juga diakui oleh FIFA, organisasi penguasa sepakbola sejagad. Bayangkan saja Nurdin Halid, bekas tahanan koruptor, dengan tidak tahu malu dan jumawa masih memimpin sebuah organisasi olahraga yang mutlak mengedepankan sportivitas.

Jangan heran kalau misalnya kompetisi sepakbola kita begitu amburadul dan penuh kericuhan. Wong pemimpin PSSI sendiri seorang bekas koruptor? Siapa sih yang respek dengan eks koruptor ini kecuali segelintir pengurus yang mati-matian mempertahankan Nurdin? Malu-maluin aja! Seperti tidak ada orang lain saja yang layak memimpin PSSI.

Di luar soal centang-perenang itu, tidak bisa tidak, lamaran PSSI untuk menjadi tuan rumah pesta sepakbola sejagad itu tak bisa dilepaskan dari adanya unsur politis. Sadar tidak punya integritas apalagi prestasi, Nurdin Halid didorong rasa putus asa dan modal nekad, kemudian berusaha memancing simpati jutaan penggemar bola di tanah air dengan pencalonan ini. Siapa tahu setelah pencalonan ini, angin pendulum bergerak ke pihaknya sehingga kepemimpinannya yang terus dipersoalkan bisa diredam.

Modal nekad ini kelihatan sekali ketika PSSI resmi mengumumkan pencalonan dirinya. Bayangkan saja, untuk dana pencalonan diri saja PSSI belum tahu berapa anggaran yang dibutuhkan. Bandingkan dengan Inggris dan Australia yang telah mempersiapkan dana bidding yang kisarannya antara 15 juta sampai 20 juta pounds. Itu baru dana bidding. Belum dana untuk membangun 12 stadion minimal berkapasitas 40 ribu penonton.

Sebenarnya sudah banyak tulisan yang membicarakan karut-marut PSSI ini. Mereka juga tidak pernah peduli dengan kritikan apalagi himbauan publik. Pengurus PSSI sendiri sering bersikap masa bodoh seakan-akan merekalah yang punya sepakbola di negeri ini. Parahnya lagi, pengurus PSSI juga sering berlaku seperti keledai karena sering terantuk kasus yang sama. Berulang-ulang kerusuhan terjadi, berulang-ulang pemain dihukum. Dan hebatnya berulang-ulang pula yang terlibat hukumannnya dirabat. Jadi kalau misalnya PSSI hendak mencalonkan diri sebagai tuan rumah PD, saya juga berhak untuk tak peduli. Emang gue pikirin?

Jakarta, 10 Februari 2009

Suatu siang pada akhir Mei 2007, saya muncul di lantai 9 gedung itu dan bertemu seorang pria gemuk. Kami pun saling berkenalan dan berbicara seperlunya, lazimnya interview antara calon buruh dan majikan. Ia mengaku telah tujuh tahun bekerja di perusahaan pers ini. “Selama saya bekerja di sini, teori-teori sosial itu dihancurkan,” ujarnya memulai pembicaraan. Saya pun tertarik. Sayangnya ia tidak berkomentar lebih jauh apa yang dimaksudnya dengan “teori-teori sosial itu dihancurkan”.

Adalah konferensi pers Amien Rais di Jogjakarta yang membuat pembicaraan kami terputus. Dengan serius pria gemuk itu menyaksikan temu pers yang disiarkan langsung sebuah televisi swasta nasional itu. Sigap ia memanggil dan muncullah Yayat, pria kurus berkacamata, yang dipacak sebagai pemimpin redaksi media online ini. ”Ambil-ambil,” ujarnya kepada Yayat sambil menunjuk layar televisi. Cekatan pria kurus itu menyimak isi konferensi dan menuliskannya di komputer. Suara ketukan keyboard terdengar berirama.

Temu pers Amien itu memang penting karena menyangkut dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan, kasus yang sedang hangat-hangatnya waktu itu. Dalam tempo tak kurang dari 10 menit, berita tentang konferensi pers tersebut telah di-up load ke situs media itu. Itulah kedatangan pertama saya ke sana dan langsung mengalami sendiri cara kerja media online itu dalam “mencuri berita”, tempat saya akan mengabdi sebagai buruh selama tujuh bulan lebih, dengan gaji Rp 2.200.000 per bulan.

Saya perlu mengemukakannya di sini karena selama menjadi redaktur di media yang menyebut dirinya myRMnews.com ini, mulai Juni 2007 hingga awal Januari 2008, praktik main kutip berita dari media lain sudah menjadi kelaziman. Dengan jumlah reporter hanya empat (selebihnya adalah kontributor yang dibayar Rp 15 ribu per berita) mau tak mau kami harus banyak mengutip dari media lain. Sudah pasti jumlah awak segitu sangatlah tidak memadai untuk sebuah media internet yang harus meng-update berita tiap 15 menit sekali dalam satu hari.

Sehabis meng-upload berita, pemred memperkenalkan saya kepada sejumlah redaktur lain. Mereka hangat dan bersahabat. Saya yakin akan baik-baik saja di sini, apalagi pemimpin redaksinya bukan orang asing bagi saya. Kami bersahabat baik dan pernah sama-sama menjadi buruh di liputan 6 dot com. Dalam pembicaraan kami berdua, Yayat menjelaskan kondisi “busuk” media ini dan sebagai orang baru, ia dipandang bisa memberikan angin segar. Kelak ucapannya ini tidak terbukti.

Resminya saya bergabung awal Juni meski tak ada surat kontrak yang menyebutkan hal itu. Sebagai orang baru, saya–perlukah disebutkan?–bersemangat menulis berita dan bahkan kerap menunda makan siang karena jam-jam perut keroncongan itu malah saat banyaknya laporan yang masuk dari reporter di lapangan. Jumlah redaktur yang hanya empat (ini sudah termasuk korlip, redpel, dan pemred) dan satu menggawangi sepakbola mau tak mau membuat kami seringkali kekurangan orang. Tambahan lagi, Iga, redpel saya, terkadang terpaksa meninggalkan tugasnya untuk menyelesaikan kuliah S2-nya, atau untuk mencari iklan karena ia juga menjabat manajer periklanan. Redpel saya ini termasuk lama di lapangan, gesit, dan militan. Saya prediksi usianya paling tua mungkin baru 29 tahun. Kecepatannya dalam menulis berita benar-benar mengagumkan. Saya kira saya tidak apa-apanya dibandingkan dengan orang yang ramah dan religius ini (Ia sering puasa sunah Senin-Kamis). Yang paling saya ingat darinya, caranya membuat judul-judul berita yang menggigit. Tentang judul-judul yang menggigit ini memang pakem media online kami. “Kalau judulnya gak menarik, berita kita tidak dibaca orang,” ujar pria gemuk yang mewawancarai saya.

Dalam bahasa redpel saya, pakem judul kami dirumuskan sebagai “judul harus cerdas, nakal, dan eye catching”. Demikianlah sering untuk mengejar judul yang menarik, kata-kata yang tidak ada dalam KBBI sering bersileweran di situs kami. Misalnya kata ojekers sebagai ganti kata tukang ojek, geruduk untuk pengganti serbu, jablay untuk menyebut wanita penghibur, dan berbagai kata slang lain seperti cuek, ngertiin, bangor, cem-ceman dan banyak lagi contoh lainnya.. Acap pula judul menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa asing. Ini sebenarnya memalukan. Yayat secara sinis mengatakan kepada saya kemungkinan Iga tidak pernah belajar bahasa Indonesia jurnalistik.

Secara cermat Iga terus mewanti-wanti agar judul yang kami tulis sesuai dengan pakem. Begitu kreatif dan “gatalnya” tangan redpel saya ini, hingga kalau dirasanya tidak sreg, ia seenaknya mengganti judul berita yang telah di-upload tanpa meminta izin penulis yang bersangkutan. Saya berbilang kali mengalami hal ini. Pada beberapa kasus, judul yang diganti malah tidak sesuai dengan isi berita karena redpel hanya membaca berita sekilas. Akibatnya, dua kali saya “disemprit” reporter saya Henri karena judul dua berita yang dilaporkannya sangat bertolak belakang dengan isi berita. Anehnya redpel yang santun tersebut tidak pernah meminta maaf kepada saya. Menyadari hal ini, saya sering pasang mata-mata kalau judul saya telah berubah wujud. Yang kasihan, tentu saja pembaca situs kami karena bisa saja saat ia membaca sebuah berita judulnya masih A, setengah jam kemudian judul bisa berubah menjadi B.

Mulanya saya memaklumi pakem judul ini karena sebagai media bercitarasa sensasi (yellow journalism) adalah penting untuk menulis judul yang sensasional. Tapi seiring berjalannya waktu, menyiasati berita yang isinya biasa-biasa saja, Iga bertindak kelewat jauh. Banyak berita yang isinya mengecoh pembaca karena sang redpel lebih mementingkan judulnya. Padahal ia sendiri beberapa kali mengingatkan kami agar tidak membuat judul yang memelintir seperti sering dipraktikkannya.

***
Sebagai media internet, problem yang mendasar kami hadapi tidak bisa tidak berita harus selalu di-update selama 24 jam. Apa daya seperti saya singgung di atas, kami sangat kekurangan orang di lapangan. Empat reporter kami biasanya mulai bertugas pukul 10.00 WIB dan selesai pukul 19.00 WIB. Sementara kami terus diingatkan agar jangan sampai ketinggalan “kereta” dengan detik.com dan radio Elshinta, terpaksalah praktik mencuri berita dilakukan.

Pada awalnya saya dan redaktur lain diminta Iga sesekali mengutip berita dari media lain. Lama kelamaan praktik curang ini terus mewabah. Saya sudah tak tahan lain. Sering saya dan Yayat karena malas mengutip disebut tidak sensitif terhadap berita. “Dia ini kalau udah keduluan detik dan Elshinta, jadi panik,” pemred saya berkomentar. Tapi yang paling kami benci terhadap redpel ini adalah spekulasi dan plintirannya dalam menulis berita, kalau perlu merekayasanya. Kasus yang paling saya ingat hingga kini adalah kasus suap anggota Komisi Yudisial Irawady Joenoes. Saat itu detik.com dan Elshinta memberitakan tentang perkembangan terbaru kasus Irawady. Iga memandang perlu angle lain dan lalu meminta saya menulis bahwa pengacara anggota Komisi Yudisial itu sedang mengusahakan penangguhan penahanan. Padahal baik di detik maupun di elshinta, sang pengacara yang dimaksud tidak pernah berbicara hal tersebut. “Gila lo Ga!” reaksi spontan penolakan saya terhadap permintaan itu. “Gak apa-apa. Logika pengacara pasti kayak gitu,” ujarnya dengan nada yakin. Ketika beberapa jam kemudian prediksinya benar, Iga dengan tenang berkata, “Benar kan Mak. Hari ini berarti kita leading!”

Dengan gaya jurnalisme Iga seperti itu saya tahu bahwa situs ini tinggal menunggu waktu saja untuk terkena perkara. Bersama Yayat dan Atmo, redaktur lain, kami bersepakat bahwa gaya Iga merupakan contoh sempurna wartawan grup media ini, yang koran cetaknya memang sudah beberapa kali bermasalah dengan beritanya. “(Wartawan media ini) mlintir melulu,” kata Atmo terkekeh. Saya teringat strategi Yayat yang lebih memilih pelan-pelan untuk memerangi kebiasaan Iga tersebut. Saya ragu dengan efektivitas tersebut.

Tentu pengalaman yang paling sulit saya lupakan selama berkantor di Graha Pena itu adalah kasus calo alutsita. Pagi itu sekitar pukul 10.00 WIB, salah seorang kontributor kami melaporkan adanya dua anggota legislatif (sebenarnya ada tiga, namun saya hanya menulis dua) yang menjadi calo anggaran. Saat itu seingat saya hanya ada saya dan Iga. Yayat sudah seminggu tidak masuk karena sakit, Atmo belum datang. Bak petir di siang bolong saya mendengar nama populer anggota DPR terlontar dari mulut kontributor kami. Saya merasa tidak enak hati, lalu berdiskusi dengan Iga. Untuk memastikan saya telepon lagi kontributor itu dan ia sekali lagi membenarkan bahwa nama-nama yang menjadi calo itu sudah diketahui di kalangan wartawan yang mangkal di Senayan. “Soalnya namanya mau ditaruh dijudul ama Iga,” kata saya. Sang reporter tak keberatan, “Oh, mau taruh dijudul.”

Iga mengedit lagi tulisan saya. Paragraf terakhir saya dirombak total. Kalimat asli saya di berita itu, Sumber myrmnews menyebutkan bahwa dua nama itu yakni….. dan … merupakan calo alutsita lantas diganti Iga dengan kalimat Bisik-bisik yang berhasil dikuping myrmnews menyebutkan bahwa nama… dan … . Lantas paragraf diakhiri Iga dengan kalimat pertanyaan Benarkah? Kalimat yang menuai kecaman dari bos situs kami yang tengah belajar di Hawaii. “Sampaikan kepada Zamak kalimatnya itu aku kritik keras,” ujar sang bos melalui chatting dengan Iga. Anehnya, Iga lagi-lagi tidak jujur menyebutkan bahwa itu kalimat editannya. Padahal sejujurnya demi dunia dan akhirat, kalimat saya bukan seperti itu.

Begitulah, beberapa saat berita itu di-publish Iga, gedung 11 lantai itu langsung gempar. Pimpinan kelompok media tempat kami bernaung langsung menelpon dan meminta Iga mengonfirmasi kebenaran desas-desus itu kepada dua anggota legislatif itu. Senayan juga heboh karena berita itu dari segi isu memang bukan kategori kacangan. “Siapa yang ngomong itu? (Menhan) Juwono kurang ajar,” maki anggota DPR itu melalui telepon. Wakil rakyat yang satunya lagi bahkan mengancam akan menuntut Rp 1 triliun karena mencemarkan nama baiknya.

Petang harinya si reporter muncul ke kantor dan terungkaplah bahwa isu calo alutsita didengarnya dari mulut wartawan koran lain. Menurut rekannya, isu calo mengemuka saat halal bihalal Juwono dengan rekan-rekan pers. “Gue pikir bagus dimainin di online,” ucap reporter celaka itu seraya mengakui ia juga tidak hadir dalam acara halal bihalal tersebut. Ia menambahkan lagi, waktu itu Juwono menyebutkan nama-nama anggota DPR tersebut. Namun Menhan mengingatkan bahwa berita tersebut adalah off the record. “Berita off the record lagi, mampus aja lo!” ujar Zul, reporter kami yang kebetulan datang ke kantor petang itu. “Lo datang gak Zul saat pertemuan itu?” tanya reporter tersebut. “Gue juga gak datang,” jawab Zul.

Zul yang dekat dengan Menhan kemudian mengonfirmasi kabar itu kepada wartawan lain yang hadir dalam halal bihalal. “Tidak ada Menhan ngomong begitu,” kata Zul usai menelpon dengan mimik serius. Kami yang mendengar kabar itu terdiam saling melempar pandang. Beberapa detik lamanya tidak ada yang bersuara. Saya dan si reporter celaka itu terbenam di kursi di masing-masing. Saya perhatikan raut muka Iga yang putih tampak memucat. Di akhir pertemuan, si reporter yang bermasalah itu mencoba menghibur diri. “Moga-moga kasusnya akhirnya kayak Taufik Kiemas. Saya terhenyak begitu mengetahui bahwa ternyata si reporter juga pernah bermasalah sebelumnya. “Benar-benar media kuning,” maki saya dalam hati.

Akibat kasus ini, salah seorang anggota DPR yang dituding sebagai calo alutsita melaporkan kasus ini ke polisi. Celakanya lagi, anggota DPR itu juga cerdik dengan membawa perkara itu ke Dewan Pers. Saya merasa tipis kemungkinan kami bisa lolos dari lubang jarum karena kami bersandar kepada tiang yang rapuh. Sebab sudah jelas bahwa isu calo alutsita ini murni berita bohong. “Gue dituntut satu triliun. Gue mau bayar pakai apa,” keluh reporter yang tak tahu diuntung itu. Saya sendiri sampai tidak bisa tidur dua minggu lamanya.

Untunglah setelah melakukan pertemuan beberapa kali, kasus calo alutsita tadi berakhir damai. Redpel mengubah judul dan alinea terakhirnya yang bermasalah sesuai kesepakatan antara kami dengan anggota Fraksi PAN itu. Saya merasa lega, tapi kasus itu menyisakan trauma bagi saya. Barangkali ada satu bulan lamanya saya tidak mau menerima laporan dari reporter yang tak tahu diuntung tadi. Yang saya tidak habis pikir, meski ada kasus seperti itu, sepanjang yang saya tahu si reporter yang bermasalah tadi tetap bertugas seperti biasa. Mungkin karena redaksional kami berbeda, ia wartawan cetak sehingga saya tak mengetahui sanksi apa yang diterimanya dari kasus calo alutsita.

Meski begitu, secara keseluruhan redaksional kami tidak berubah. Judul-judul kami tetap garang walau sempat berhati-hati sesaat. Namun yang makin membuat saya waswas adalah kami masih suka mencuri berita dari media lain. Saya takut kalau salah satu media yang kami curi beritanya tahu perbuatan kami dan lantas menuntut kami, habislah riwayat kami. Demikian gelisahnya saya sehingga kecemasan terus menghantui saya sepulang dari kantor. Ide hengkang yang sering terbetik dalam pikiran saya mulai saya pikirkan masak-masak. Ketika bos kami datang dari Hawaii akhir 2007, saya tahu masa depan saya tidak di sini lagi.

Awal 2008 redpel kami naik jabatan menjadi pemimpin redaksi. Tidak hanya itu. Ia juga diangkat Teguh, bos kami, sebagai pemimpin umum sekaligus pemimpin perusahaan. Saya berpendapat sudah tidak ada gunanya lagi bertahan. Atmo mencoba menahan saya, namun saya bergeming. Reaksi Yayat saat mengetahui putusan saya adalah reaksi maklum dari teman yang telah mengenal saya bertahun-tahun sejak kuliah dulu. Sejujurnya masih banyak hal yang ingin saya bicarakan seperti pilkada Jakarta dan cara media kami mencari iklan dengan cara-cara tidak patut. Saya berharap pada kesempatan lain masih punya waktu untuk menuliskannya. Secara keseluruhan, walau hanya kurang delapan bulan di RMnews, namun rangkaian pengalaman yang saya dapat tidak akan saya lupakan seumur hidup.

Awal Agustus 2008

Kita tidak akan mempersoalkan hal ini. Unjuk rasa yang brutal seperti itu memang harus dikutuk sekeras-kerasnya dan pelakunya mesti diganjar hukuman setimpal sesuai derajat kesalahannya. Yang kita sesalkan, demonstrasi brutal tersebut seenaknya saja mereka samakan dengan aksi anarkisme. (Mereka di sini adalah para praktisi media, para pejabat publik hingga kalangan intelektual). Padahal, anarkisme sebagai paham politik sangat banyak memiliki bentuk dan karakateristiknya. Ia bukanlah suatu prinsip sederhana yang berhubungan dengan hal-hal destruktif, disorder dan chaostic.

Anarkisme mempunyai kaitan yang erat dengan ide sosialisme, baik dalam cita-cita politik maupun komitmennya terhadap kalangan tertindas. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama setelah kemenangan Lenin dalam Revolusi Oktober 1917, yang membuktikan kesahihan sosialisme sebagai suatu praksis politik dibanding anarkisme. Paham anarkisme seakan tersapu ke keranjang sampah sejarah.

Adalah Pierre-Joseph Proudhon orang pertama yang menggunakan istilah anarkisme sebagai filsafat politik. Bersama dengan Mikhail Bakunin, Peter Kropotkin, Max Stirner dan Leo Tolstoy, mereka ini adalah nama-nama yang dikenal sebagai para pionir terkemuka yang mengenalkan anarkisme sebagai tradisi politik dan filsafat.

Syahdan, dalam sidang internasionale pertama di Den Haag tahun 1872 terjadi perdebatan keras antara Bakunin dan “nabi komunis” Karl Marx. Perdebatan inilah yang memicu konflik yang begitu tajam antara kaum anarkis dan kalangan Marxis. Marx berkeyakinan saat Negara bertindak represif dan eksploitatif, itu cumalah refleksi dari eksploitasi ekonomi dan instrumen dari kelas berkuasa.

Tentu saja ini berlawanan dengan paham Bakunin dkk. Bagi kaum anarkis, Negara lebih dari sekadar sebuah ekspresi kekuatan kelas dan kekuatan ekonomi. Negara mempunya logika dominasi sendiri dan self-perpetuation. Maksudnya, penindasan politiklah yang menyebabkan penindasan ekonomi menjadi mungkin.

Lho, penjelasan saya kok kayak kuliah filsafat yach? Hahaha! Tapi biarlah dibanding para pejabat yang sok tahu padahal asbun. Bagi saya ada dua hal yang ingin saya kemukakan dari tulisan ini. Pertama, kesalahkaprahan yang terjadi seringkali terus berulang di kemudian hari tanpa seorang pun mau peduli atau mau mengoreksi. Malu juga presiden kita ngomong tentang anarkisme, tapi substansi aslinya jauh panggang dari api! Kalau begitu, anggaplah tulisan saya ini sebagai koreksi dari penulis muda tidak berbakat!

Kedua, kelihatannya masalah ini sederhana ya. Tapi bagi saya pribadi persoalannya seringkali hal-hal yang sederhana tadi ternyata dalam prosesnya tanpa disadari secara tidak langsung berpengaruh dalam perjalanan kita ke depan. Kecil-kecil kalau terlalu permisif nanti jadi menggunung lho? Kalau dibiarin, lama-lama ngelunjak. Pantesan korupsi gede banget di Indonesia. Hehehe! Enggak nyambung ya? Sebodo! Emang gue pikirin.

Jakarta, 7 Februari 2009